Senin, Oktober 25onlinenews.co.id
Shadow

Untung Rugi Opsi PPKM Mikro Saat Kasus Covid-19 Melonjak Tajam

ONLINENEWS : Kasus Covid-19 di Indonesia belum terlihat mereda. Sempat melandai, tetapi beberapa pekan terakhir menunjukkan kenaikan. Melonjak tajam di berbagai daerah.

Data Rabu 23 Juni 2021 menunjukkan. Kasus positif Covid-19 di Tanah Air sudah menembus 2.033.421 orang.

Di hari itu, penambahan kasus positif mencapai 15 ribu lebih. Tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada awal Maret 2020.

Kenaikan tajam kasus harian berimbas ke sejumlah rumah sakit rujukan. Ketersediaan tempat tidur pasien isolasi kian menipis. Begitu juga ruang perawatan ICU semakin terbatas.

Sejumlah hal diprediksi menjadi penyebab tingginya kasus harian Covid-19. Libur lebaran, abai protokol kesehatan hingga munculnya varian baru dengan sebaran yang lebih luas.

Pemerintah Putuskan Berlakukan PPKM Skala Mikro

Keadaan genting ini harus segera diatasi. Banyak pihak menyarankan dilakukan lockdown atau penguncian wilayah. Jika tidak, menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal kasus muncul. Harapannya dapat menekan sebaran virus asal Wuhan, China tersebut. Sehingga masyarakat terselamatkan.

Tetapi pemerintah punya pandangan lain. Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.Jokowi punya alasan memilih opsi PPKM skala mikro dari pada lockdown atau PSBB.

“Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat, ” kata Jokowi.

Penerapan PPKM Mikro menghasilkan sejumlah aturan. Pada intinya semua kegiatan dibatasi agar tidak terjadi kerumunan. Jokowi juga berpesan, agar mendapatkan hasil yang baik harus ada kerja sama semua pihak termasuk masyarakat. Utamanya dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini,” katanya.

Tepatkah Opsi PPKM Skala Mikro Saat Kasus Melonjak?

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai PPKM mikro sebenarnya lebih efektif jika tidak varian baru, ataupun diberlakukan zona hijau.

“Menurut saya PSBB di awal pandemi lebih efektif. atau lockdown saja sekalian. PPKM ini lebih efektif jika tidak varian baru. PPKM lebih efektif di zona hijau. Apabila di daerah atau zona orange saja, ini tidak efektif. ” kata Yuni saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (23/6).

Yuni menganalisis penyebab lonjakan Covid-19 beberapa pekan terakhir. Salah satunya karena banyak daerah fokus mengejar status zona hijau Covid.

“Di samping itu kontak tracing berkurang. Di luar itu, OTG tidak diperiksa padahal OTG proporsinya sama dengan sakit. Jadi bagaimana kita menyelamatkan wabah ini dari atasnya tidak benar,” sambung Yuni.

Diakuinya, sebenarnya ada sisi politis terkait langkah pemerintah menetapkan PPKM mikro ini. Apalagi, masyarakat belakang kian kurang kesadarannya akan bahaya Covid.

Itu sebabnya, sambung Yuni, akan lebih optimal menekan sebaran kasus bila daerah yang kasusnya tinggi di kunci terlebih dulu agar tidak melebar.

“Harusnya diajak bareng-bareng antar pemerintah dan masyarakat, begitu ada kasus baru varian baru, lokasi itu dikunci. Kalau varian baru di kecamatan ya kunci kecamatannya, kalau di desa ya dikunci desanya, kalau di kabupaten ya kunci kabupatennya. Kayak di kudus, kunci Kudusnya, jangan biarkan ke semua kabupaten. kalau dibiarkan tanpa penguncian, nanti bahaya,” katanya.

Selain itu, sambung Yuni, PPKM Mikro ini tidak akan ada hasilnya jika aturan yang dibuat tidak dibarengi sanksi atau denda hukuman.

“Kalau ada peraturan tidak ada sanksi hukum, namanya bukan peraturan. Menurut saya peraturan itu mengikat, hukum memang tidak gampang tapi harus dilakukan, ” katanya.

Jika tidak ada saksi tegas, Yuni was was kondisi Indonesia jauh lebih parah akibat pandemi.

“Saya tidak tahu apakah seburuk india. Saya takut Indonesia seburuk india,” tutup Yuni.

Sementara Epidemiolog, Pandu Riono, tak ingin berkomentar lebih jauh soal keputusan pemerintah hanya menetapkan PPKM Mikro saat kasus Covid melonjak. Menurutnya, jika dijalankan secara baik dan benar-benar mengikuti aturan yang ada pasti akan berdampak baik.

“Kalau keputusan itu, ya jalankan saja agar berdampak. Kalau diimplementasi dengan benar, pasti berdampak,” tegas Pandu.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, juga melihat kebijakan PPKM mikro saat kasus melonjak tajam tidak akan menyelesaikan masalah.

“Itu sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah, karena kita sudah menyampaikan argumen harusnya sekarang ini sekarang kebijakan yang ketat, yang ekstraordinari yang luar biasa, tapi rupanya pemerintah masih mempertahankan,” kata Hermawan.

Dia melihat pemilihan opsi tersebut hanya untuk menyelamatkan perekonomian. Padahal ada masalah kesehatan yang juga butuh perhatian serius. Opsi itu akan maksimal, katanya, jika bersamaan pemerintah juga gencar melakukan tracing minimal 500 ribu orang per hari.

“Kasus ini kan sudah luar biasa masif sehingga memang kebijakan yang tepat harusnya PSBB atau lockdown regional. Jadi apa yang dipertahankan pemerintah hanya mengulang argumen tentang kebijakan rem dan gas, rem dan gas. Kita ini berpacu pada penyebaran Covid, tapi kan kita sangat lemah,” jelasnya.

Menurutnya, sudah 1 tahun lebih pandemi melanda Tanah Air. Jika tidak ada perubahan signifikan terhadap langkah yang diambil, maka pemerintah masih mempertahankan situasi yang sama. Sebab dia meyakini dalam kondisi genting seperti saat ini, kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang paling tepat. Durasinya bisa lebih kurang tiga pekan agar rantai penyebaran virus benar-benar terputus.

Apalagi, katanya, sudah jelas ditemukan varian baru yang secara kriteria memiliki daya sebar yang lebih luas.

“Iya memang itu yang paling efektif karena kalau tidak ekonomi rugi terus, ya kesehatan terpuruk terus itu konsekuensinya. Kita tidak bisa hanya menggunakan buka tutup buka tutup, atau rem dan gas, rem dan gas istilah pemerintah. Karena kasus ini sudah merata, tidak ada lagi perbatasan satu kota tertentu,” tutup Hermawan.

Sumber

WhatsApp chat