Minggu, November 28onlinenews.co.id
Shadow

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Jajarannya Berikan Keterangan Pers Terkait Kasus Pemalsuan Sertipikat Akta Tanah.

  • ONLINENEWS.CO.ID – JAKARTA
  • 3 orang notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir senilai Rp 17 miliar. Kini 2 dari 3 akun mereka telah dibekukan oleh Kementerian ATR.

“Kami sudah dapat konfirmasi dari kementerian ATR bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi melakukan pembuatan akta setelah diblokir akunnya oleh Kementerian ATR,” ujar Ketum PP Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Hapendi Harahap dalam konferensi pers, Senin (22/11/2021).

“Jadi, setiap PPAT mempunyai akun agar bisa mengakses melakukan pendaftaran, pengecekan ke kantor pertanahan yang dikeluarkan oleh kemen ATR,” sambungnya.

Hafendy menyebut jika akun mereka telah dibekukan sejak Jumat (19/11) lalu. Akun tersebut kini sudah tidak aktif artinya sudah tidak bisa memproses pembuatan akta kembali.

“Dia sudah tidak bisa lagi buat akta. Karena kan prosedur buat akta tersebut langkah pertama dibuat akta adalah harus lakukan pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat itu secara elektronik,” jelas Hapendi.

“Kemudian karena akunnya sudah tak aktif sehingga dia tidak bisa lakukan pengecekan tersebut. Karena tidak bisa, maka dilarang buat akta,” sambungnya.

Hapendi menyebut jika PP IPPAT akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya sudah melakukan pendekatan ke Kementerian ATR dan ke Polda Metro Jaya agar kasus ini selesai dan itu juga tentu agar penegakan berjalan sesuai dengan yang ketentuan ada,” ucapnya.
Saat memberikan keterangan pers, ada beberapa point yang di sampaikan oleh
PP.IPPAT akan masalah yang menimpa saudari Nirina Zubir adalah sebagai berikut :
a. PP.IPPAT sangat prihatin dan berharap bisa di lakukan penyelesaian yang sebaik baiknya antara pelapor dan terlapor.
b. PP.IPPAT mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan terkhusus Kementrian ATR/BPN RI yang telah memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik dan segala uusaha yang dilakukan dalam upaya memberantas mafia pertahanan.
c. PP.IPPAT medukung sepenuhnya Polda Metro Jaya yang telah menangani masalah ini sampai tuntas.
d. Kepada masyarakat kami himbau untuk tidak ragu ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanah sesuai kewenangan PPAT diatas. Jika merasa ragu,silahkan telpon ke sekretariat PPAT dan meminta penjelasan secara detail dan akurat.
e. PP.IPPAT menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi atas tanahnya mendatangi PPAT di kabupaten tanah itu berada sebab yang berwenang hanyalah PPAT di wilayah tanah itu berada saja.” tutupnya.

Hingga saat ini, Pihak kepolisian pun kini masih mengembangkan penyelidikan kasus mafia tanah dengan korban keluarga Nirina Zubir. Transaksi penjualan sertifikat tanah milik keluarga Nirina oleh tersangka Riri tengah ditelisik.( Hans )

WhatsApp chat