Selasa, Oktober 26onlinenews.co.id
Shadow

Jawaban Risma Soal ‘Kenapa Kami Tak Dapat Bansos?

ONLINENEWS : Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku seringkali mendapat pertanyaan mengenai bantuan sosial (bansos). Tak sedikit juga yang protes kenapa mereka tidak lagi ada di daftar penerima bansos.

“Jadi ini kenapa tidak menerima? Maka daerah lah yang berhak memberikan usulan kepada kami,” ungkap Risma dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021)

“Contohnya kemarin di lapangan, bu kenapa dihapus? Setelah kami cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami. Jadi kami kembalikan sesuai amanat UU 13 tahun 2011 tentang fakir miskin,” jelasnya.

Risma menyampaikan, data memang menjadi persoalan terbesar dalam penyaluran bansos. Maka dari itu banyak sekali peringatan yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejal awal tahun, Kemensos memulai dengan pencocokan data Kemensos dan data dari Kependudukan dan Catatan Sipil. Data yang tidak cocok dan ganda maka akan dikembalikan ke daerah. Sehingga ada yang kemudian dihapus dan daftar usulan baru.

“Ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta KK yang diusulkan baru oleh daerah. Untuk menerima bantuan,” terangnya.

“Nah 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kemenkeu untuk mendapat bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember,” papar mantan Walikota Surabaya tersebut.

Penyaluran bantuan sosial (Bansos) rawan dari aksi korupsi. Hal ini disadari Risma, sehingga menyiapkan beberapa antisipasi.

Pertama, kata Risma adalah perbaikan kualitas data. Penerima harus dipastikan sesuai dengan target, melalui sinkronisasi data Kemensos dengan data Kependudukan.

“Jadi kami perbaiki kualitas data kami, agar lebih akuntabel,” terang Risma.

Kedua adalah perubahan metode penyaluran menjadi bentuk uang tunai. Tidak ada lagi bansos dalam bentuk sembako seperti tahun lalu. Perbankan akan ditugaskan sebagai penyalur bansos sesuai data yang sudah diberikan.

Khusus untuk beras maka kewenangan diberikan langsung kepada Bulog sebagai penyedia dan penyalurnya.

“Bulog langsung mengirim ke KPM. Seperti itu. Jadi tidak melalui Kemsos, tapi bulog langsung mengirim ke KPM,” jelasnya.

Ketiga adalah peluncuran software untuk berbelanja. Aplikasi ini dibantu oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa financial technologi (fintech) serta e-commerce.

“Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warong tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu,” pungkasnya.

Sumber

WhatsApp chat