Selasa, Oktober 26onlinenews.co.id
Shadow

Ironi KPK Ingin Membina Koruptor, namun Menendang Pegawai Andalan …

ONLINENEWS : JAKARTA, KOMPAS.com  – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ).

Adapun, tes tersebut merupakan proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dari 75 pegawai tersebut, 51 pegawai diberhentikan karena tidak bisa dibina lagi, sedangkan 24 pegawai akan dibina kembali.

Pemberhentian 51 pegawai KPK terasa menjadi sebuah ironi, sebab sebelumnya KPK berharap tindak pidana korupsi (Tipikor) dapat menjadi penyuluh antikorupsi setelah keluar dari penjara dan kembali ke masyarakat.

Hal itu Proposal Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana saat penyuluhan Anti Antikorupsi bagi narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021).

Wawan menyebut kasus korupsi sebagai penyintas, sehingga dapat berbagi pengalaman selama mendekam di lembaga pemasyarakatan.

“Masyarakat apa pun juga, termasuk di lapas yang kebetulan punya pengalaman, penyintas korupsi, sehingga diharapkan dengan pengalaman yang mereka dapatkan bisa berbagi ,” ucap Wawan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021).

Menurut Wawan, KPK mengharapkan pengalaman yang terjadi napi koruptor dapat mencegah praktik korupsi. Dengan begitu, upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan bisa berjalan.

“Calon-calon (koruptor) kita mengharapkan tidak jadi punya niat setelah dengar kesaksian dari warga binaan, harapannya pengalaman-pengalaman itu bisa diterima oleh masyarakat lain dan tidak jadi melakukan korupsi,” kata Wawan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa banyak koruptor berpeluang mengikuti kegiatan penyuluhan antikorupsi ini.

Sebab, program penyuluhan di Sukamiskin merupakan program perdana KPK untuk upaya antikorupsi yang melibatkan napi.

Tetapi yang penting kegiatan ini bukan berhenti hari ini dan kita akan memutuskan untuk hari esok dan hari masa yang akan datang, ”ujar Firli.

“Jadi tadi kalau seandainya ada yang bertanya kenapa orang per orang tidak ikut dalam kegiatan ini, mungkin belum hari ini,” ucap dia.

Tendang pegawai

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku prihatin atas diberhentikannya pegawai-pegawai KPK yang berintegritas, di sisi lain KPK malah memiliki harapan pada napi tipikor untuk menjadi agen antikorupsi.

“Ironi kan, sangat bertolak belakang. Logika pimpinan KPK itu sangat-sangat tersesat,” kata Koordinator MAKI Boyami Saiman kepada Kompas.com, Kamis (27/5/2021).

“Tentu saja itu sesuatu yang aneh dan sangat memanjakan koruptor dan justru menendang pegawai KPK yang sudah sangat teruji, berintegritas tidak pernah melanggar kode etik,” ucap dia.

Keprihatinan lainnya, kata Boyamin, kebijakan TWK tersebut dilakukan oleh orang yang pernah melakukan etik , yaitu Firli Bahuri .

Firli Bahuri, kata dia, pernah mengalami dua kali sukses, baik saat menjadi Deputi Penindakan KPK maupun saat menjadi Ketua KPK terkait dengan penggunaan helikopter.

“Jadi sebenarnya orang ini diuji oleh orang yang tidak baik dan hasilnya tidak lulus,” kata dia.

Sebelumnya, sikap pimpinan KPK yang berbeda 51 pegawai dan napi kasus korupsi sempat disinggung oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

WP KPK mempertanyakan mengapa Firli Bahuri sangat ingin memberhentikan sejumlah pegawai KPK dengan alat ukur yang belum jelas, serta proses yang sarat pelecehan martabat.

“Padahal di sisi lain, Ketua KPK bertekad menjadikan residivis perkara korupsi yang jelas telah berkekuatan hukum tetap sebagai agen anti korupsi,” ujar dia.

Sebanyak 51 pegawai KPK tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan dan akan diberhentikan karena Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah “merah dan tidak mungkin dibina”.

Kendati demikian, Alexander tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian dan alasan kenapa pegawai KPK itu tidak dapat dibina.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek terkait penilaian asesmen TWK.

Ketiga aspek itu yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUPN (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah).

“Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut,” ujar Bima.

Sumber

WhatsApp chat