Istana Jelaskan Alasan Jokowi Perintahkan Luhut Bantu Penanganan Covid di 9 Provinsi

Onlinenews : Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo mengendalikan kasus corona di 9 provinsi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Luhut. Selama ini Luhut dinilai mampu mengeksekusi setiap tugas yang diberikan oleh Jokowi.

“Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

Penunjukan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Karena itu, kata dia, tidak perlu dipermasalahkan. Donny menekankan, Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

“Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi tersebut,” jelas dia.

“Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apapun yang diminta oleh Presiden,” sambung Donny.

Dia menilai penunjukan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar. Pasalnya, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo mengendalikan kasus corona di 9 provinsi dalam waktu dua minggu. Kesembilan provinsi tersebut antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut dikutip situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa (15/9).

Dia menjelaskan, 8 provinsi selain Papua berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid 19 di kesembilan provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi.

Di antaranya operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate, dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 menambahkan, target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.

“Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu ke depan,” ucap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 15 September 2020.

Untuk mencapai target itu, ada empat strategi atau langkah-langkah yang disiapkan pemerintah. Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan.

“Kedua melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar peraturan,” tuturnya.

Strategi ketiga yakni, meningkatkan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian atau mortality rate dan angka kesembuhan atau recovery rate. Terakhir, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di 9 provinsi tersebut.

Sumber